Soal Penempatan Sarjana Kesehatan Masyarakat

RASIO sarjana kesehatan masyarakat pada kebijakan 2005 sudah cukup baik, yakni 49 per 100 ribu penduduk. Entah kenapa pada 2015 diturunkan menjadi 13 per 100 ribu, seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan 2015. Padahal surat keputusan Menteri Kesehatan tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019 memprioritaskan tenaga kesehatan masyarakat tersedia di layanan primer. Bukan hanya kebijakan nasional, kebijakan daerah juga ikut-ikutan membuat peraturan upaya kesehatan masyarakat tanpa melibatkan sarjana kesehatan masyarakat sebagai tenaga kesehatan.

Sebut saja Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Perda Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Tenaga Kesehatan. Kedua perda itu tidak menyebutkan adanya sarjana kesehatan masyarakat sebagai tenaga kesehatan masyarakat yang ditempatkan di desa atau kelurahan bersama keempat jenis tenaga kesehatan lain.

Belajar minta Maaf Part 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *