Internet Ngebut dan Artinya Untuk Kita ala Fin888 Bag2

Internet Ngebut dan Artinya Untuk Kita ala Fin888 Bag2 – Berdasarkan data 2013, GDP Indonesia USD838,3 miliar. Berarti peningkatan 10% pengguna broadband akan menambah USD 8miliar untuk GDP kita. Bahkan di Tiongkok, berdasarkan data Alcatel Lucent, tiap penambahan 10% penetrasi pita lebar, bisa menambah 2,5% GDP negara itu. Sementara Amerika Latin dan Karibia memperkirakan dari penambahan 10% akan menambah GDP 3,2% dan 2,5% produktivitas.

Selain itu, menurut World Bank, tiap penambahan 1.000 pengguna broadband juga akan menambah lapangan pekerjaan untuk 80 orang. Maka bolehlah kita mengapresiasi mereka-mereka yang berhasil menggunakan Internet untuk kegiatan produktif, seperti para blogger yang bisa mendapat penghasilan tambahan lewat tulisan-tulisan mereka, para freelancer online, para pedagang online, dan mereka yang menyediakan inovasi layanan Internet lewat perusahaan teknologi pemula (startup teknologi). Meski demikian, tak dipungkiri, kreativitas warga Indonesia dalam menggunakan media sosial cukup menarik pengaruhnya terhadap panggung perpolitikan tanah air.

Setidaknya, dalam hal keterbukaan pemerintah, media sosial asing ini cukup ber peran. Kini, beberapa pejabat negara dan pemerintah daerah bisa dengan mudah dikontak lewat akun Twitter dan Facebook mereka. Pita Lebar Tergerak oleh penelitian World Bank di atas, pemerintah pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membentuk KP3EI (Komite Percepatan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Indonesia). Dari komite ini lahirlah program MP3EI dengan dokumen RPI (Rencana Pitalebar Indonesia/ IBPIndonesia Broadband Planning) sebagai salah satu turunannya.

Dokumen ini berisi peta jalan pembangunan jaringan pita lebar dan pemanfaatannya di Indonesia. RPI lantas disahkan Oktober lalu melalui PP no.96 tahun 2014, sesaat sebelum Presiden SBY turun dari jabatannya. Selain itu, dokumen ini juga dibuat untuk memenuhi ketentuan Broadband Comission (terdiri dari International Telecommunication Union [ITU] dan UNESCO) PBB. Broadband Commision menetapkan pada 2015 tiap negara harus sudah mempunyai broadband plan sebagai akses universal. Dalam dokumen ini, pemerintah ingin mengembangkan koneksi pita lebar di seluruh wilayah Indonesia.

Terutama di wilayah Indoensia Timur yang memang belum terjangkau akses Internet berkecepatan tinggi ini. Bukan sekedar menggelar kabel serat optik (fiber optic). Tapi juga memberdayakan infrastruktur ini untuk kemashlatan bangsa. Salah satunya mendukung transparansi, kecepatan, dan kenyamanan layanan bagi masyarakat dan entitas bisnis. Artinya, kita bisa mengurus dokumen kependudukan dengan cepat dan nyaman lewat Internet (e-pemerintahan), pemerintah lebih transparan dalam penyediaan barang dan jasa yang biasanya penuh praktek KKN (e-pengadaan). Peranan ICT dalam pengiriman logistik juga tak kalah penting.

Sumber : https://net89.net/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *