Indonesia Kebanjiran Pinjaman Online Illegal

JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan kembali menemukan 182 perusahaan teknologi finansial (fintech) ilegal yang beredar di masyarakat. Meski belum ada laporan kerugian atau kecurangan di lapangan, Tim Satuan Tugas Waspada Investasi OJK menilai semua entitas tersebut ilegal lantaran tidak mendaftarkan diri secara resmi. “Dengan temuan ini, sudah ada 407 tekfin (teknologi finansial) peer to peer yang ilegal,” ujar Ketua Satgas Tongam L. Tobing di kantornya, kemarin. Tim Satgas menemukan tekfin liar tersebut dari pasar aplikasi seluler (Play Store dan App Store) yang mudah diakses oleh masyarakat. OJK, kata Tongam, sudah meminta perusahaan-perusahaan tersebut untuk menghentikan kegiatannya. Otoritas juga meminta perusahaan menghapus semua aplikasinya agar tak lagi bisa diakses masyarakat.“Kalau ada yang pernah dirugikan, kami imbau untuk segera melapor ke kepolisian,” kata Tongam. Menurut dia, masyarakat perlu lebih berhati-hati terhadap tawaran pinjaman yang diberikan tekfin. Setidaknya, perlu dicek terlebih dulu legalitasnya. Untuk mengetahui daftar fintech peer to peer lending yang terdaftar atau memiliki izin, masyarakat dapat melihatnya di situs resmi OJK. Meski begitu, bukan berarti perusahaan yang dinyatakan ilegal tersebut harus mati total.

OJK bakal mempersilakan sebuah entitas segera beroperasi kembali jika memenuhi syarat dan prosedur yang ditetapkan. “Segeralah mendaftar ke OJK,” kata Tongam. Sebelumnya, pada Juli lalu, Satgas menemukan 227 tekfin ilegal. Namun dua platform di antaranya sudah bisa beroperasi lantaran terdaftar di OJK. Dua platform tersebut adalah Bizloan milik PT Bank Commonwealth dan KTA Kilat milik PT Pendanaan Teknologi Nusa. Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech OJK, Hendrikus Passagi, mengatakan potensi pasar tekfin pinjaman di Indonesia mencapai Rp 1.000 triliun. Angka tersebut fantastis karena luasnya wilayah dan banyaknya penduduk Indonesia. Sedangkan saat ini jumlah penyaluran pendanaan hanya berkisar Rp 20 triliun dari 67 entitas yang terdaftar. “Kami sebenarnya sangat terbuka, termasuk dengan investor asing, tapi ya tentu harus taat prosedur,” kata Hendrikus.

Dari temuan ini, beberapa negara asal entitas diketahui dari luar negeri, seperti Cina, Rusia, Thailand, dan Kamboja. Meski terbuka, OJK juga tetap memastikan tekfin yang mau beroperasi di Indonesia tak luput dari persyaratan ketat. Segala administrasi yang manual seperti tanda tangan pun sudah tak boleh lagi diajukan untuk pemain baru. Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech), kata Hendrikus, dijadikan partner dalam mengembangkan bisnis, aturan, dan sosialisasi tekfin bersama. “Baru ada satu yang berizin. Memang berat, tapi kami kedepankan kepentingan konsumen,” kata dia. Koordinator Bidan Hukum Asosiasi Fintech Indonesia, Chandra Kusuma, tak menampik asosiasi juga tak bisa mengawasi peredaran tekfin. Sebab, kesadaran untuk mau melapor dan melegalkan perusahaannya dikembalikan pada inisiatif setiap perusahaan. “Masih banyak tekfin lain yang masih bodong,” ujar Chandra.

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *