Categories
Tekno

Pengurus Golkar Kembalikan Duit Suap PLTU Riau-1

JAKARTA — Seorang pengurus Partai Golkar mengembalikan uang sebesar Rp 700 juta yang diduga berasal dari dana korupsi proyek PLTU Riau-1 ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan uang itu sempat digunakan untuk kegiatan Partai Golkar. “Selanjutnya kami lakukan penyitaan terhadap uang tersebut dan masuk ke dalam berkas perkara ini,” kata Febri di kantornya, kemarin. Febri menuturkan, dengan adanya pengembalian, secara tidak langsung ada pengakuan bahwa terdapat dana hasil korupsi yang sudah digunakan partai. Pengembalian uang ini, kata dia, akan menjadi bukti penguat ihwal arus uang yang berasal dari korupsi proyek listrik 35 ribu megawatt itu. “Sebelumnya memang ada bukti-bukti, keterangan-keterangan yang menyebutkan dugaan penggunaan uang untuk Maya Ayu Puspitasari maya.puspitasari@tempo.co.id JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan korupsi massal yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jambi. Praktik lancung itu diduga berkaitan dengan uang “ketok palu” pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 dan 2018. “Akan kami dalami dengan hati-hati agar tidak abuse. Kalau peristiwanya ada, bukti akan ada. Tidak akan ke mana, tinggal kami bisa ungkap atau tidak. Cepat atau lambat,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang kepada Tempo, kemarin. Dugaan adanya uang ketok palu untuk pengesahan Raperda APBD dua tahun anggaran itu muncul dalam surat dakwaan Gubernur Jambi (nonaktif) Zumi Zola. Bekas Bupati Tanjung Jabung Timur itu didakwa menerima gratifikasi lebih dari Rp 40 miliar, uang US$ 177 ribu, Sin$ 100 ribu, dan satu unit Toyota Alphard.

Selain itu, ia didakwa menyuap 53 anggota DPRD Jambi sebesar Rp 16,4 miliar agar menyetujui Raperda APBD Tahun Anggaran 2017 dan 2018. Menurut Saut, timnya akan melaporkan jika ada pengembangan penyidikan pada para anggota DPRD yang disinyalir menerima duit ketok palu dari Zumi. Sementara ini, kata dia, penyidik bakal mencermati fakta-fakta yang muncul di persidangan Zumi. Beberapa saksi yang dihadirkan dalam persidangan kasus Zumi memperkuat dakwaan jaksa. Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang digelar Kamis lalu, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, Dodi Irawan, membenarkan adanya permintaan uang ketok palu yang disampaikan pimpinan dan anggota DPRD Jambi kepada Zumi Zola. Uang itu, kata dia, diminta sebagai syarat agar DPRD mau mengesahkan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Daerah Jambi 2017. “Mereka meminta kami untuk menyampaikan itu ke Pak Gubernur,” kata dia saat bersaksi. Dodi menyebut aliran duit kepada pimpinan dan anggota DPRD punya nominal yang berbeda-beda. Ketua DPRD Jambi Cornelis Buston, misalnya, meminta jatah dalam bentuk paket proyek senilai Rp 50 miliar. Tiga wakil DPRD Jambi, yakni A.R. Syahbandar, Chumaidi Zaidi, dan Zoerman Manap, masing-masing meminta jatah dalam bentuk proyek senilai Rp 600 juta, Rp 650 juta, dan Rp 750 juta. Selain pimpinan, Dodi mengatakan, anggota Komisi III DPRD Jambi, Badan Anggaran DPRD, dan anggota lainnya juga turut mendapat jatah uang ketok palu. Sebanyak 13 anggota Komisi III DPRD Jambi, kata dia, mendapat jatah Rp 375 juta per orang. Adapun Badan Anggaran DPRD mendapat jatah Rp 205 juta dan anggota lainnya menZumi Diduga Korupsi Ramai-ramai dengan DPRD Jambi Sebanyak 53 anggota DPRD diduga menerima uang ketok palu.

kegiatan salah satu partai politik,” katanya. Dugaan adanya aliran suap PLTU Riau-1 ke Golkar terungkap ketika mantan Wakil Ketua Komisi Energi Eni Maulani Saragih ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Ia diduga bersama bekas Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham menerima suap dari Johanes Kotjo, pemegang saham BlackGold Natural Resources Limited, untuk memuluskan pembahasan proyek senilai US$ 900 juta itu. Saat penyidikan, Eni membeberkan ada uang Rp 2 miliar hasil korupsi yang digunakan untuk membiayai musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Partai Golkar akhir tahun lalu. Eni pun membenarkan bahwa duit Rp 700 juta yang dikembalikan ke Komisi merupakan bagian dari Rp 2 miliar duit untuk munaslub. Menurut dia, yang mengembalikan uang ke Komisi adalah panitia munaslub. “Itu dari panitia munaslub. Mereka mengembalikan secara bertahap,” katanya. Ketua Organizing Committee Munaslub Partai Golkar 2017, Agus Gumiwang Kartasasmita, enggan menanggapi ihwal pengembalian uang tersebut. “Tanyakan saja kepada juru bicara Golkar, Ace Hasan Syadzily,” katanya. Adapun Ace Hasan mengatakan tidak tahu apa-apa ihwal pengembalian uang tersebut. “Tidak tahu saya,” ujar dia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *